Hugo Chavies Asrouw : Bungkamnya Demokrasi di Papua Barat

Legislator ini meminta, Kantor DPRD Papua Barat dan Kantor MRPB yang dibakar tahun lalu, harus dibangun kembali di tempat semula.

MANOKWARI, lenterapesisir, - Saat ini kita telah memasuki bulan Agustus. Bulan ini tentu mengingatkan kita akan kejadian di tahun lalu, tepatnya 19 Agustus 2019.

Saat itu, rakyat Papua melakukan aksi menolak ujaran rasisme di seantero Tanah Papua. Aksi yang terjadi secara spontanitas itu, berawal dari Manokwari, kota Injil, ibu Kota Papua Barat.

Aksi yang dilakukan oleh seluruh Rakyat Papua kurang lebih satu tahun lalu itu, seakan terjadi pembungkaman terhadap Demokrasi di Kota Manokwari.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan dan pemikiran kritis muncul dari anggota DPRD Kabupaten Tambrauw Periode 2019-2024, Hugo C. Asrouw, melalui chat WhatsApp, Minggu, (2/7/2020) malam.

Hugo mempertanyakan, kenapa Kantor DPRD Papua Barat dibakar. Kantor DPR Papua Barat kata Hugo, adalah kantor rakyat, yang artinya selalu siap siaga menerima dan menampung aspirasi rakyat.

Terhitung sejak kejadian tahun lalu hingga kini kata Hugo, ruang demokrasi kita seakan mati suri. Ada beberapa alasan Hugo mengungkap itu, yakni mahasiswa sebagai Agent of Control, tidak lagi dapat menyampaikan aspirasinya secara demokratis di Kantor DPR Papua Barat. Jika kemudian sasaran aksinya saat ini adalah Kantor DPR yang saat ini terletak di Arfai, maka biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga mempengaruhi jumlah masa yang hanya bisa dihitung dengan jari.

"Sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu, karena letak Kantor DPR sebelumnya di tengah kota dan tentunya sangat strategis dalam melakukan aksi sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar, dan dapat dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Manokwari," jelas Hugo.

Hugo juga mempertanyakan kenapa Kantor Majelis Rakya Papua Barat (MRPB) dibakar?

Seperti kita ketahui kata Hugo, MRPB adalah lembaga culture yang merupakan representasi dari Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat.

Kantor Majelis Rakyat Papua Barat saat ini juga terletak agak jauh dari tengah Kota Manokwari, yang artinya dalam menyampaikan aspirasi tentang berbagai problem Otonomi Khusus (OTSUS) Papua dan nasib Orang Asli Papua (OAP), terjadi kendala karena jarak dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar jika hendak melakukan aksi penyampaian aspirasi dari rakyat.

Selanjutnya, mengenai pelaku pembakaran Kantor DPR Papua Barat dan Kantor Majelis Rakyat Papua Barat, anggota Fraksi Partai Perindo ini juga menyayangkan, bahwa kenapa hanya pelaku pengrusakan ATM, pembongkaran diler mobil, pembakaran toko-toko dan lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka saja. Bahkan ada juga yang sedang menjalani masa penahanannya.

"Namun hingga kini, pelaku utama pembakaran Kantor DPR Papua Barat dan Kantor MRPB, masih menjadi misterius," sesalnya.

Apakah ini adalah by design? Ataukah murni karena kemarahan rakyat? Hugo menjawab, dari beberapa point pikiran disebutkan tadi, ia juga mengharapkan serta memberi solusi agar Pemerintah Provinsi Papua Barat, segera membangun kembali kantor DPR Papua Barat dan Kantor Majelis Rakyat Papua Barat di tempat sebelumnya.

Anggota DPRD yang lahir dari aktivis jalanan itu menegaskan, atas nama demokrasi dan atas nama Orang Asli Papua, dia berharap kedua kantor tersebut harus dibangun di tengah kota.

"Apapun alasan dan bentuknya wajib di tengah Kota Manokwari," tegasnya.(BR).

#belajarmenulisberita&editvideo

#bentarapapuapb

#balitbangdapb